Makassar, SeNNTV.id – Para petinggi Asosiasi Perguruan Tinggi Swasta Indonesia (APTISI) dan Aliansi Penyelenggara Perguruan Tinggi Indonesia (APPERTI) Sulawesi Selatan menggelar pertemuan dengan pimpinan-pimpinan perguruan tinggi di gedung menara UMI, Jum’at (23/09/2022).
Pertemuan yang dihadiri para rektor dari beberapa perguruan tinggi yang ada di Sulawesi Selatan ini membahas terkait Rancangan Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional (RUU Sisdiknas) yang dinilai tidak transparan dan merugikan universitas, utamanya dosen.
Ketua Aptisi Sulsel Wilayah IX-A, Prof. Basri Modding mengatakan, dan sepakat menolak RUU Sisdiknas, meminta presiden untuk membentuk tim yang terbuka dengan melibatkan stakeholder termasuk melibatkan aptisi dan apperti, dan meminta akreditasi prodi tidak wajib, dan yang wajib adalah akreditasi institusi.
Ketua Apperti Pusat, Prof. H. Mansyur Ramly menilai, RUU Sisdiknas terkesan tertutup, dan tidak melibatkan stakeholder yang semestinya terlibat, terutama stakeholder yang terdampak langsung daripada hadirnya undang-undang sisdiknas. Ada beberapa substansi yang perlu diubah yang sangat mendasar terhadap kehidupan perguruan tinggi swasta terkait akreditasi dan status keprofesian dosen. Apperti berharap dosen dianggap sebagai profesi yang mendapat pengakuan dari negara, walapun di perguruan tinggi swasta, dosen jangan disamakan dengan buruh.
Hasil dalam pertemuan ini nantinya akan dibawah ke Jakarta dalam aksi penyampaian aspirasi bersama sejumlah pengurus Aptisi dan Apperti se-Indoensia yang rencananya digelar pada tanggal 27 sampai 29 september 2022. Rencana aksi digelar di tiga titik, yaitu di Kementerian Pendidikan, DPR RI, dan Istana Negara.
