SENNTV.ID, Makassar – Badan Riset dan Inovasi Daerah (BRIDA) Kota Makassar menggelar Seminar Laporan Evaluasi Kelompok Riset (Kelris) Pemetaan dan Mitigasi Kerawanan Sosial Kota Makassar Tahun Anggaran 2026 di Hotel Horison Ultima Makassar, Selasa (8/9). Kegiatan ini menjadi forum penyampaian hasil kajian sekaligus penghimpunan masukan dari perangkat daerah, unsur kewilayahan, akademisi, dan masyarakat untuk memperkuat rekomendasi kebijakan penanganan kerawanan sosial di Kota Makassar.
Kajian Pemetaan dan Mitigasi Kerawanan Sosial Kota Makassar Tahun Anggaran 2026 dilaksanakan oleh tim peneliti yang terdiri atas Arief Wicaksono, S.Hi., M.Si.; Dr. A. Burchanuddin, S.Sos., M.Si.; Dr. Nurhaeda Z., S.E., M.M.; Masmulyadi, S.H., M.Sc.; serta Muh. Asratillah Senge, S.T., M.T. Tim peneliti melakukan analisis terhadap berbagai indikator kerawanan sosial melalui pendekatan berbasis data, analisis spasial, serta kajian kebijakan guna menghasilkan rekomendasi strategis yang dapat menjadi acuan Pemerintah Kota Makassar dalam merumuskan kebijakan pencegahan dan mitigasi kerawanan sosial secara berkelanjutan.
Seminar dihadiri perwakilan dari berbagai organisasi perangkat daerah, di antaranya Bappeda, Badan Kesbangpol, BPBD, Dinas Sosial, Satpol PP, Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan, Dinas Kominfo, para camat, hingga perwakilan masyarakat dari sejumlah kecamatan yang menjadi wilayah kajian.
Dalam pemaparan hasil kajian, tim peneliti menjelaskan bahwa kondisi makro pembangunan Kota Makassar menunjukkan capaian yang relatif baik, seperti meningkatnya Indeks Pembangunan Manusia (IPM), pertumbuhan ekonomi, dan pembangunan infrastruktur. Namun, capaian tersebut belum sepenuhnya mampu mengatasi berbagai kerentanan sosial yang masih terjadi pada tingkat komunitas.
Kajian mengidentifikasi sejumlah persoalan mendasar, mulai dari kawasan permukiman kumuh, keterbatasan akses air bersih dan sanitasi, hingga kesenjangan kesempatan ekonomi yang berpotensi memicu kerawanan sosial. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa keberhasilan pembangunan secara makro belum sepenuhnya dirasakan secara merata oleh seluruh lapisan masyarakat.
Selain faktor sosial-ekonomi, penelitian juga menemukan adanya keterkaitan antara disintegrasi keluarga, kegagalan pendidikan menyerap tenaga kerja, tekanan ekonomi, serta lemahnya kontrol sosial dengan meningkatnya potensi konflik dan kriminalitas di tingkat lokal. Fenomena tersebut diperkuat oleh pola urbanisasi, kepadatan penduduk, serta tingginya aktivitas masyarakat di kawasan tertentu.
Tim peneliti juga melakukan analisis temporal terhadap data gangguan keamanan yang menunjukkan adanya fluktuasi kasus sepanjang tahun. Meski secara kumulatif terjadi penurunan dibandingkan periode sebelumnya, pola peningkatan pada waktu-waktu tertentu menunjukkan perlunya sistem deteksi dini yang lebih adaptif dan berbasis data.
Berdasarkan hasil evaluasi tersebut, tim Kelris merekomendasikan strategi penanganan secara bertahap. Dalam jangka pendek, pemerintah didorong memperkuat patroli sosial, sistem peringatan dini, serta pengawasan wilayah rawan. Pada tahap menengah, diperlukan revitalisasi kawasan rentan, peningkatan kualitas lingkungan permukiman, dan penguatan layanan dasar masyarakat. Sementara dalam jangka panjang, pembangunan diarahkan pada transformasi kawasan melalui pendekatan tata ruang, peningkatan kualitas sumber daya manusia, dan penguatan ekonomi masyarakat secara berkelanjutan.
Seminar ini diharapkan menghasilkan masukan konstruktif dari seluruh pemangku kepentingan sehingga rekomendasi yang disusun benar-benar dapat menjadi dasar penyusunan kebijakan berbasis riset dalam upaya mencegah dan mengurangi kerawanan sosial di Kota Makassar.
Dengan pendekatan kolaboratif antara pemerintah, akademisi, aparat kewilayahan, dan masyarakat, hasil kajian ini diharapkan menjadi pijakan penting dalam membangun sistem mitigasi kerawanan sosial yang lebih efektif, terukur, dan berkelanjutan di Kota Makassar.
