SENNTV.ID, MAKASSAR – Partai Rakyat Adil Makmur (Prima) memperingati Hari Lahir (Harlah) ke-5 di Kota Makassar, Senin (1/6/2026). Kegiatan tersebut dihadiri jajaran pengurus partai, tokoh masyarakat, tokoh agama, pelaku usaha mikro, pedagang kaki lima (PKL), serta masyarakat umum.
Ketua DPW Partai Prima Sulawesi Selatan, Petrus Pice Jehali, mengatakan usia lima tahun menjadi momentum penting bagi partai untuk memperkuat konsolidasi organisasi sekaligus mempersiapkan diri menghadapi tahapan verifikasi partai politik menjelang Pemilu mendatang.
“Prima didirikan oleh berbagai organisasi rakyat yang selama ini memperjuangkan keadilan sosial, mulai dari organisasi buruh, petani, hingga kelompok masyarakat yang aktif mengadvokasi hak-hak rakyat,” kata Petrus dalam sambutannya.
Menurutnya, lahirnya Partai Prima merupakan akumulasi perjuangan panjang berbagai organisasi rakyat yang selama bertahun-tahun mendampingi masyarakat menghadapi persoalan ketimpangan sosial, konflik agraria, hingga keterbatasan akses terhadap layanan dasar.
Dalam kesempatan tersebut, Petrus menyebut Partai Prima di Sulawesi Selatan telah membentuk kepengurusan di sebagian besar kabupaten dan kota. Kondisi itu dinilai menjadi modal penting untuk memenuhi persyaratan verifikasi apabila terjadi perubahan regulasi kepartaian dan pemilu.
“Kami terus melakukan konsolidasi karena ke depan partai politik harus memenuhi berbagai persyaratan organisasi. Secara struktur, Prima di Sulawesi Selatan sudah cukup siap,” ujarnya.
Petrus juga menegaskan sejumlah program yang selama ini diperjuangkan organisasi rakyat kini mulai diakomodasi dalam kebijakan pemerintah. Karena itu, Prima akan terus mendorong berbagai program yang berpihak kepada masyarakat, termasuk peningkatan akses pendidikan dan pelayanan publik yang lebih mudah dijangkau.
Pada kesempatan yang sama, Wakil Sekretaris Jenderal DPP Partai Prima, Anwar Manrulu, menjelaskan bahwa partainya lahir dari refleksi panjang berbagai organisasi rakyat yang selama ini aktif mengadvokasi berbagai persoalan masyarakat.
Menurut Anwar, para aktivis buruh, petani, mahasiswa, dan kelompok masyarakat sipil menyadari bahwa perjuangan melalui aksi demonstrasi dan advokasi semata belum cukup untuk menyelesaikan persoalan rakyat secara menyeluruh.
“Muncul kesadaran bahwa persoalan rakyat bukan hanya soal kasus per kasus, tetapi juga menyangkut aturan, kebijakan, dan kekuasaan yang belum sepenuhnya berpihak kepada rakyat,” ujar Anwar.
Dari pemikiran tersebut, lanjutnya, lahirlah gagasan untuk membentuk partai politik sebagai instrumen perjuangan guna masuk ke ruang-ruang pengambilan keputusan.
“Dibutuhkan kekuatan politik yang tidak hanya mengorganisir rakyat dan melakukan advokasi, tetapi juga terlibat langsung dalam proses politik serta memperjuangkan perubahan kebijakan melalui jalur konstitusional,” katanya.
Anwar menuturkan Partai Prima dideklarasikan pada tahun 2020 di tengah pandemi Covid-19 oleh berbagai organisasi rakyat dari sejumlah daerah di Indonesia. Meski menghadapi berbagai tantangan, termasuk sengketa terkait status kepesertaan pemilu, Prima tetap bertahan dan terus memperluas jaringan organisasi hingga ke berbagai daerah.
Ia juga menyinggung posisi Partai Prima yang pada Pemilu 2024 memberikan dukungan kepada pasangan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka. Karena itu, kata Anwar, kader Prima kini memiliki tanggung jawab yang lebih besar, yakni tetap kritis terhadap kebijakan yang dinilai tidak berpihak kepada rakyat sekaligus menunjukkan kemampuan ketika mendapat kesempatan berada dalam pemerintahan.
“Kalau dulu tugas kita lebih banyak mengkritik kebijakan pemerintah, sekarang tantangannya bertambah. Kita harus menunjukkan bahwa ketika diberi kesempatan, kader-kader Prima mampu menghadirkan kebijakan yang lebih baik dan berpihak kepada rakyat,” ujarnya.
Peringatan Harlah ke-5 Partai Prima di Makassar berlangsung dalam suasana sederhana dan penuh keakraban. Kegiatan tersebut diisi dengan diskusi mengenai penguatan organisasi, agenda politik ke depan, serta komitmen partai dalam memperjuangkan aspirasi masyarakat melalui jalur politik elektoral. (Lutfi)
